Kubu Raya - Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya mendorong penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan digital pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya.
Hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan program kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 bersama Diskominfo serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Kubu Raya di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya, Amri, mengatakan rapat kerja tersebut bertujuan menggali program-program yang akan dilaksanakan pada 2027 sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan penting perlu mendapat perhatian dan diperjuangkan agar tetap terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Salah satunya adalah perluasan akses internet, mengingat masih terdapat desa di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami wilayah tanpa akses atau blank spot.
“Kalau Kominfo ini, pengadaan internet masih ada beberapa desa yang blank spot. Itu perlu juga kita dorong, termasuk gedung kantor yang mungkin perlu didorong karena saat ini masih bukan milik sendiri,” ujar Amri.
Ia menilai Diskominfo memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penguatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan digital perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program tahun mendatang.
Dalam rencana kerja 2027, Diskominfo Kabupaten Kubu Raya mengusulkan sejumlah prioritas, di antaranya pengadaan gedung kantor definitif, penguatan sumber daya manusia sesuai kompetensi, perluasan infrastruktur TIK dan akses internet, serta peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat.
Selain itu, penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan siber daerah melalui pembentukan atau penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), serta pengembangan tahap awal Smart City dan dashboard layanan publik juga menjadi bagian dari rencana pengembangan Diskominfo.
Diskominfo turut merencanakan pengembangan inovasi digital dan layanan publik terintegrasi, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses layanan.
Selain membahas program Diskominfo, Komisi IV DPRD Kubu Raya juga menyoroti rencana program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, khususnya agenda pelatihan tenaga kerja. Dalam pembahasan RKA RAPBD Tahun Anggaran 2027, anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program pelatihan tersebut dinilai masih sangat minim.
Karena itu, diperlukan dorongan agar dukungan anggaran pelatihan dapat menjadi perhatian, sehingga program peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja bisa berjalan lebih optimal.
Amri berharap pembahasan bersama perangkat daerah dapat menjadi dasar untuk menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia menegaskan, kebutuhan strategis seperti pemerataan akses internet dan dukungan sarana perkantoran perlu terus diperjuangkan agar pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
Melalui pembahasan RKA RAPBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, Komisi IV DPRD Kubu Raya diharapkan dapat mendorong penyusunan program yang terarah dan sesuai kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran. (DiskominfoKKR/IKP)
