BerandaKontak

apbd 2027 disahkan, sujiwo minta opd segera eksekusi program

APBD 2027 Disahkan, Sujiwo Minta OPD Segera Eksekusi Program
Ilustrasi / Foto: Prokopim / Pemkab Kubu Raya

Kubu Raya - Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengeksekusi program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027, terutama pekerjaan fisik, agar pelaksanaannya dapat dimulai lebih awal dan ditargetkan tuntas pada Juli 2027.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap tiga Raperda Inisiatif DPRD, Penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2027, serta Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD mengenai RAPBD 2027, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jumat, 20 November 2026.

Sujiwo mengatakan, disetujuinya RAPBD 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) merupakan langkah penting dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Ia meminta seluruh OPD terkait segera mempersiapkan pelaksanaan program, khususnya pekerjaan fisik, agar tidak mengalami keterlambatan.

"Perda ini isinya sebagian besar adalah kue-kue pembangunan, hajat dan keinginan rakyat. Maka setelah disahkan oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD di paripurna ini, kita minta seluruh OPD terkait untuk segera mengeksekusi, terutama berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan fisik," tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terlebih jika pekerjaan dilakukan menjelang akhir tahun yang bertepatan dengan musim hujan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan, ketersediaan peralatan, material konstruksi, hingga tenaga kerja akibat tingginya kebutuhan proyek secara bersamaan.

"Kalau dilaksanakan di akhir tahun, banyak ekses negatifnya. Pertama, musim hujan, otomatis kualitas pekerjaan tidak akan sebaik kalau musim tidak hujan. Kemudian rebutan peralatan, material, seperti pasir, batu, semen, dan juga tenaga kerja," ujarnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan pembangunan pada 2027 harus lebih terencana dan tepat waktu. Sujiwo menyambut baik masukan sejumlah fraksi DPRD yang mengingatkan agar pekerjaan fisik dapat diselesaikan lebih awal. Pemerintah daerah, kata dia, menargetkan pekerjaan pembangunan sudah tuntas pada Juli 2027 sehingga kualitas pekerjaan dapat lebih terjaga dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Seperti saran dari delapan fraksi tadi, ada lima fraksi menyarankan itu dan saya sangat setuju. Tahun depan harus kita targetkan bulan Juli harus sudah tuntas," ungkapnya.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan, Sujiwo mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bersama-sama membahas dan menyepakati APBD 2027.

Ia mengungkapkan terdapat sejumlah kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi, di antaranya pembayaran utang kepada Bank Kalbar sebesar Rp38 miliar, pembangunan gedung DPRD dengan skema tahun jamak sebesar Rp30 miliar, serta pembebasan lahan untuk Kejaksaan Negeri, Kodim, dan Pengadilan Negeri sebesar Rp10 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian rencana pembangunan Masjid Agung, bonus atlet Porprov, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Secara keseluruhan, terdapat belasan program dan kewajiban yang harus diakomodasi dengan total anggaran sekitar Rp110 miliar. Meski demikian, ia menilai pengalokasian anggaran tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan publik.

"Di tengah kesulitan keuangan daerah, saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD. Ada belasan program dan kegiatan yang tahun depan tidak bisa kita elakkan, kurang lebih Rp110 miliar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan menurut saya sekilas tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan publik," katanya.

Sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi keuangan daerah, Sujiwo juga mengambil langkah untuk meniadakan anggaran perjalanan dinas Bupati serta anggaran makan dan minum di pos Bupati. Ia menyebut, apabila melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat, dirinya akan menggunakan biaya pribadi. Begitu pula untuk kebutuhan konsumsi di ruang kerjanya, ia akan memilih sajian sederhana serta memanfaatkan produk UMKM lokal.

"Perjalanan dinas saya nolkan rupiah. Artinya, ketika saya akan keluar Provinsi Kalimantan Barat atau keluar daerah dalam rangka melaksanakan kedinasan, tugas untuk kepentingan rakyat dan daerah, kita pastikan saya akan menggunakan uang pribadi. Ini bentuk keprihatinan saya sebagai kepala daerah berkaitan dengan kondisi keuangan daerah," tuturnya.

Ia juga meminta anggaran makan dan minum di pos Bupati ditiadakan. Menurutnya, penghematan tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk mengubah sajian yang biasanya tersedia di ruang kerja Bupati menjadi lebih sederhana dan mengutamakan produk UMKM lokal.

"Untuk makan minum juga saya minta tolong dinolkan rupiah. Mungkin ketika tamu datang ke ruang kerja saya, makanannya sederhana, mungkin nasi Padang. Jajanan-jajanan yang biasanya terhidang juga mungkin saya ganti dengan UMKM. Saya ke kantor juga sambil membawa produk-produk UMKM," ujarnya.

Sujiwo menegaskan, langkah penghematan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik. Ia optimistis kondisi fiskal daerah akan kembali membaik, terlebih adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tiga titik dengan nilai sekitar Rp60 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp24 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp7 miliar.

"Alhamdulillah berkat pertolongan Tuhan, tahun depan kita ada IJD tiga titik kurang lebih Rp60 miliar, kemudian ada DAK Rp24 miliar, dan DBH kurang lebih Rp7 miliar. Dari pos itu hampir mencapai Rp100 miliar dan sangat membantu percepatan pembangunan jalan poros, belum yang lainnya seperti irigasi, turap, dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi V DPR RI, di antaranya Lasarus, Sy. Abdullah, Yuliansyah, dan Boyman Harun, serta kementerian terkait yang selama ini memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Sujiwo berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga sehingga pembangunan berjalan optimal, kondisi fiskal daerah semakin membaik, serta kesejahteraan masyarakat Kubu Raya terus meningkat. (DiskominfoKKR/IKP)